Jakarta (KABARIN) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Perbaikan ini dilakukan agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kata Gibran dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola juga bertujuan memastikan pelaksanaan kedua program berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi.
Menurut Gibran, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fiskal negara agar berdampak positif pada kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk usai pelantikan jajaran baru Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu pembenahan dilakukan pada aspek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk aturan agar pegawai BGN tidak memiliki SPPG untuk menghindari konflik kepentingan.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sekitar 40 ribu KDMP diproyeksikan mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa pengembangan KDMP akan terus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih kualitatif agar koperasi dapat berjalan sehat dan berkelanjutan.
“Tapi operasionalisasi itu kan membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan oleh DPR dan Koperasi Desa ini kan harus profit dan lain sebagainya. Jadi, harus ada pendekatan yang kualitatif juga,” kata Ferry.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026